Seruan untuk memeriksa keabsahan ijazah seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI kembali mengemuka dan menjadi perbincangan hangat di media sosial. Fenomena ini mencuat setelah Gibran Rakabuming Raka mengajukan surat pengunduran diri dari jabatannya sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia pada Kamis, 12 November 2026. Isu ini turut menyoroti kembali pentingnya keterbukaan rekam jejak pendidikan para wakil rakyat.
Berdasarkan data yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dalam laporan Statistik Politik 2024, tercatat sebanyak 211 dari total 580 anggota DPR RI terpilih untuk periode 2024–2029 tidak melampirkan riwayat pendidikan dalam berkas pencalonan mereka. Angka ini merepresentasikan 36,38 persen dari keseluruhan anggota parlemen.
Salah satu ajakan untuk melakukan pemeriksaan ijazah pertama kali disuarakan melalui akun Threads @melindawongso_ pada Kamis, 12 November 2026. Unggahan tersebut mengajak publik untuk mendukung upaya pengecekan ijazah anggota DPR. Seruan ini kemudian berkembang menjadi berbagai petisi daring yang menuntut transparansi dokumen pendidikan para legislator.
Petisi Pemeriksaan Ijazah Anggota DPR Muncul di Internet
Sebuah petisi yang dibuat di platform Change.org dengan judul “Transparansi Publik: Buka dan Verifikasi Ijazah Seluruh Anggota DPR RI Tanpa Kecuali!” telah diluncurkan pada 12 November 2026. Petisi ini ditujukan kepada pimpinan DPR RI, Komisi Pemilihan Umum (KPU), serta kementerian yang memiliki kewenangan di bidang pendidikan tinggi.
Petisi tersebut secara spesifik meminta agar seluruh anggota DPR bersedia membuka informasi mengenai riwayat pendidikan dan ijazah mereka. Selain itu, petisi ini juga mendorong dilakukannya verifikasi ulang dokumen pendidikan oleh lembaga terkait secara transparan dan independen. Anggota DPR juga diajak untuk memberikan informasi pendidikan mereka secara sukarela.
Penting untuk dicatat bahwa seruan pemeriksaan dokumen pendidikan ini merupakan aspirasi dari sebagian masyarakat. Keberadaan petisi ini tidak secara otomatis mengindikasikan adanya pelanggaran atau pemalsuan ijazah oleh anggota DPR yang sedang menjabat.
211 Anggota DPR Tidak Mencantumkan Latar Belakang Pendidikan
Data yang terhimpun dalam publikasi Statistik Politik 2024 menunjukkan bahwa rekam jejak pendidikan 211 anggota DPR terpilih tidak tercantum dalam data yang dikumpulkan selama proses pencalonan. Sementara itu, 369 anggota lainnya telah menyertakan informasi mengenai jenjang pendidikan mereka, mulai dari tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) hingga jenjang doktoral.
Berikut adalah rincian tingkat pendidikan anggota DPR RI terpilih periode 2024–2029 berdasarkan publikasi tersebut:
- SMA atau sederajat: 63 orang
- Diploma 3 (D3): 3 orang
- Sarjana (S1): 155 orang
- Magister (S2): 119 orang
- Doktor (S3): 29 orang
- Tidak mencantumkan pendidikan: 211 orang
- Total: 580 orang
Perlu ada pemahaman yang jelas antara informasi pendidikan yang tidak disertakan dalam data publik dengan ketidakabsahan dokumen pendidikan itu sendiri. Angka 211 tersebut tidak dapat diartikan sebagai jumlah anggota DPR yang terbukti tidak memiliki ijazah atau menggunakan dokumen palsu.
Data tersebut juga mencerminkan gambaran anggota DPR terpilih berdasarkan hasil Pemilu 2024, dan bukan merupakan hasil audit terbaru terhadap dokumen pendidikan mereka per November 2026.
Persyaratan Pendidikan Anggota DPR
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah mengatur bahwa setiap calon anggota DPR wajib memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah setara SMA, madrasah aliyah, SMK, atau lembaga pendidikan sederajat. Dengan demikian, tidak ada ketentuan yang mewajibkan calon anggota DPR untuk memiliki gelar sarjana.
Isu mengenai transparansi latar belakang pendidikan merupakan hal yang berbeda dengan pemenuhan syarat minimal pendidikan atau proses verifikasi keaslian ijazah. Ketidaktersediaan informasi dalam data publik tidak serta-merta membuktikan bahwa seorang calon legislatif tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan.
Seruan Mencuat Usai Pengunduran Diri Gibran
Pembahasan mengenai dokumen pendidikan para pejabat publik kembali mengemuka setelah Gibran Rakabuming Raka secara resmi menyampaikan surat pengunduran dirinya kepada pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI pada Kamis, 12 November 2026.
Ketua MPR RI, Ahmad Muzani, telah mengonfirmasi bahwa Gibran menyerahkan surat pengunduran diri tersebut secara langsung. Menurut Muzani, Gibran menyatakan berhenti atas kemauannya sendiri, namun tidak menguraikan alasan spesifik dalam surat pengunduran diri yang diajukan.
Perkembangan ini menjadi latar waktu munculnya kembali seruan publik terkait verifikasi ijazah anggota DPR di berbagai platform media sosial. Meskipun demikian, pengunduran diri Gibran dan tuntutan verifikasi dokumen pendidikan para legislator merupakan dua isu yang terpisah.
Hingga saat ini, belum ada keputusan resmi yang dikeluarkan mengenai pelaksanaan pemeriksaan ulang ijazah seluruh anggota DPR sebagai tindak lanjut dari petisi yang beredar.
