Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Jimly Asshiddiqie, menjelaskan bahwa kewenangan untuk mengusulkan calon pengganti Wakil Presiden Republik Indonesia yang kosong setelah Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri sepenuhnya berada di tangan Presiden. Hal ini berbeda dengan mekanisme pengisian jabatan Presiden yang melibatkan partai politik pengusung.
Jimly merujuk pada Pasal 8 Ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa Presiden berwenang mengajukan dua nama calon kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden. Penjelasan ini disampaikan Jimly dalam sebuah Diskusi Publik Sosialisme Islam yang diselenggarakan oleh PKB di kantor DPP PKB, Jakarta Pusat, pada Jumat (13/11/2026).
Kewenangan Presiden dalam Mengusulkan Calon Wapres
Dalam forum tersebut, Jimly membedakan antara kekosongan jabatan Presiden dan Wakil Presiden. Ia mengemukakan bahwa aturan pengisian jabatan Presiden secara eksplisit melibatkan partai politik atau gabungan partai politik pengusung pasangan calon dalam pemilihan presiden sebelumnya. Namun, untuk posisi Wakil Presiden, konstitusi tidak secara spesifik menyebut partai pengusung sebagai pihak yang berhak mengajukan nama.
“Kalau wakil presidennya kosong, itu nggak disebut siapa yang mengusulkan. Hanya presiden mengajukan dua nama,” ujar Jimly. Ia menegaskan bahwa calon pengganti Wakil Presiden tidak harus berasal dari partai politik tertentu, bahkan tokoh dari luar partai pun memiliki peluang untuk diajukan asalkan mendapat usulan dari Presiden.
Jimly sempat melontarkan candaan mengenai kemungkinan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin masuk dalam daftar calon. Namun, ia menekankan bahwa peluang tersebut tidak terbatas pada satu tokoh maupun kelompok politik saja.
MPR Jadwalkan Sidang Paripurna pada 2 Desember
Di sisi lain, MPR telah menetapkan jadwal untuk sidang paripurna yang akan membahas pengisian jabatan Wakil Presiden. Ketua MPR Ahmad Muzani mengumumkan bahwa agenda pemilihan, pelantikan, dan pengesahan calon Wakil Presiden terpilih dijadwalkan berlangsung pada Rabu, 2 Desember 2026. Keputusan ini disampaikan Muzani setelah rapat gabungan MPR di gedung parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, pada Jumat (13/11/2026).
Untuk mempersiapkan proses tersebut, MPR telah mengirimkan surat kepada Presiden Prabowo Subianto. Surat tersebut berisi permintaan agar Presiden menyerahkan dua nama calon Wakil Presiden sesuai dengan mekanisme konstitusi yang berlaku.
Gibran Serahkan Surat Pengunduran Diri
Sebelumnya, Gibran Rakabuming Raka telah mendatangi pimpinan MPR pada Kamis (12/11/2026) untuk menyampaikan surat pengunduran diri dari jabatannya sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Ahmad Muzani menjelaskan bahwa kedatangan Gibran bertujuan untuk menyerahkan surat resmi tersebut kepada pimpinan lembaga negara.
Setelah menerima pemberitahuan pengunduran diri tersebut, MPR secara resmi menyatakan bahwa jabatan Wakil Presiden mengalami kekosongan. Dengan penetapan jadwal sidang paripurna pada awal Desember, proses pengisian posisi tersebut akan berlanjut ke tahap pengajuan dua nama calon oleh Presiden.
