Pakar hukum pemilu dari Universitas Indonesia, Titi Anggraini, mengingatkan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) untuk tidak mengabaikan ketelitian dalam memeriksa setiap persyaratan calon Wakil Presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka. Seluruh ketentuan yang berlaku harus dipastikan terpenuhi sebelum proses pemilihan dan pelantikan dilaksanakan untuk menghindari potensi masalah hukum di kemudian hari.
Peringatan ini disampaikan Titi menyusul rencana pengisian jabatan Wakil Presiden yang akan kosong. Ia menekankan pentingnya pemeriksaan administrasi dan persyaratan calon agar sosok yang terpilih tidak menghadapi gugatan atau persoalan hukum setelah menduduki jabatan tersebut. Pemeriksaan yang cermat dan sesuai aturan menjadi kunci utama.
Pentingnya Verifikasi Persyaratan Cawapres
Melalui pesan singkat pada Jumat (13/11/2026), Titi Anggraini menegaskan bahwa proses verifikasi merupakan tahapan krusial yang tidak boleh dilakukan secara terburu-buru. Ia meminta tim pemeriksa untuk memastikan setiap calon memenuhi seluruh ketentuan yang berlaku. “Harus dipastikan semua persyaratan benar-benar terpenuhi agar tidak ada persoalan di kemudian hari,” kata Titi.
Titi juga mengaitkan persoalan pergantian Wakil Presiden saat ini dengan pengalaman sebelumnya, di mana terdapat masalah terkait prosedur dan ketentuan yang tidak dijalankan sebagaimana mestinya. Pengalaman tersebut, menurutnya, perlu menjadi bahan evaluasi bagi MPR. Pemeriksaan yang teliti diharapkan dapat mencegah munculnya perdebatan mengenai keabsahan calon setelah proses pengisian jabatan selesai.
Acuan 20 Ketentuan dalam UU Pemilu
Persyaratan calon Presiden dan Wakil Presiden secara rinci tercantum dalam Pasal 169 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pasal tersebut memuat 20 ketentuan yang wajib dipenuhi oleh setiap calon. Beberapa persyaratan penting di antaranya berkaitan dengan status kewarganegaraan, pendidikan, dan batas usia.
Calon harus merupakan warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan memiliki pendidikan paling rendah setingkat sekolah menengah atas atau sederajat. Ketentuan usia juga menjadi aspek vital; seseorang harus berusia minimal 40 tahun jika tidak memiliki pengalaman pernah terpilih melalui pemilu atau pemilihan kepala daerah. Dengan adanya sejumlah persyaratan ini, tim verifikasi memiliki tanggung jawab besar untuk memeriksa kelengkapan dan kesesuaian dokumen calon sesuai dengan ketentuan undang-undang.
Pembentukan Tim Verifikasi MPR
Menindaklanjuti kebutuhan tersebut, MPR telah membentuk tim khusus yang beranggotakan 36 orang untuk memeriksa persyaratan calon Wakil Presiden pengganti Gibran. Ketua MPR Ahmad Muzani menyampaikan bahwa tim ini akan dipimpin oleh salah seorang pimpinan MPR. Keputusan pembentukan tim ini diambil dalam rapat gabungan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Jumat (13/11/2026).
Muzani menjelaskan bahwa tugas utama tim tersebut adalah memeriksa seluruh persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon Wakil Presiden. Pembentukan tim ini merupakan bagian integral dari persiapan MPR dalam melaksanakan agenda pengisian jabatan Wakil Presiden. Untuk melanjutkan tahapan, MPR juga telah mengirimkan surat kepada Presiden Prabowo Subianto, meminta penyerahan dua nama calon Wakil Presiden. Pemilihan dan pelantikan dijadwalkan pada 2 Desember 2026, dengan pemeriksaan persyaratan menjadi salah satu tahapan penting sebelum agenda tersebut.
