Partai Demokrat menyatakan tidak akan mengajukan usulan nama calon wakil presiden (cawapres) pengganti Gibran Rakabuming Raka. Partai yang dipimpin oleh Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) ini memilih untuk menyerahkan sepenuhnya kewenangan tersebut kepada Presiden Prabowo Subianto.
Keputusan ini diambil menyusul pengunduran diri Gibran dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia. AHY menekankan bahwa proses penentuan pengganti kepala negara harus berjalan sesuai mekanisme konstitusi, tanpa adanya dorongan pengajuan kandidat dari Partai Demokrat.
Demokrat Hormati Kewenangan Presiden dan MPR
AHY menyampaikan sikap partainya dalam sebuah konferensi pers yang digelar di Auditorium Yudhoyono, Kantor DPP Partai Demokrat, pada Jumat (13/11/2026). Ia menegaskan bahwa Demokrat tidak memiliki usulan nama untuk mengisi posisi wakil presiden yang kini kosong.
Menurut AHY, sikap ini merupakan bentuk penghormatan terhadap aturan ketatanegaraan yang berlaku. Partai Demokrat memilih untuk tidak mengambil langkah di luar mekanisme konstitusional, mengingat proses pengisian jabatan wakil presiden telah memiliki ketentuan tersendiri.
AHY merujuk pada Pasal 8 Ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar pertimbangan partainya. Ketentuan tersebut menyatakan bahwa apabila terjadi kekosongan jabatan wakil presiden, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) akan memilih penggantinya dari dua calon yang diajukan oleh presiden.
Dengan dasar hukum tersebut, Partai Demokrat menyerahkan proses penyaringan dan pengusulan kandidat kepada Presiden Prabowo Subianto. Keputusan akhir mengenai siapa yang akan mengisi jabatan wakil presiden pengganti berada dalam kewenangan MPR sesuai dengan aturan yang berlaku.
Keputusan Demokrat Telah Dikonsultasikan dengan SBY
Sebelum menyampaikan sikap resmi partai, AHY telah berkomunikasi dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Konsultasi ini dilakukan melalui sambungan video pada Jumat pagi dan merupakan bagian dari koordinasi internal sebelum Demokrat menyampaikan posisi politiknya kepada publik.
AHY juga mengimbau masyarakat untuk tidak memperkeruh situasi di tengah proses pergantian wakil presiden. Ia mengajak seluruh elemen bangsa untuk menjaga suasana tetap kondusif agar tahapan yang berlangsung dapat berjalan sesuai dengan ketentuan hukum. Menurutnya, stabilitas politik dan penghormatan terhadap konstitusi perlu menjadi perhatian bersama selama proses pengisian jabatan ini berlangsung.
MPR Punya Waktu 60 Hari untuk Menentukan Pengganti Gibran
Sebelumnya, Gibran Rakabuming Raka telah mengirimkan surat pengunduran diri dari jabatan Wakil Presiden kepada MPR pada Kamis (12/11/2026) pagi. Ketua MPR Ahmad Muzani menyatakan bahwa lembaganya akan menindaklanjuti surat tersebut melalui rapat pimpinan untuk membahas langkah kelembagaan.
Berdasarkan ketentuan konstitusi, MPR memiliki batas waktu maksimal 60 hari untuk memilih wakil presiden definitif. Proses ini diawali dengan pengajuan dua kandidat calon oleh presiden.
Presiden Prabowo Subianto memiliki waktu 14 hari untuk menyampaikan dua nama calon kepada MPR setelah menerima surat permintaan dari lembaga tersebut. Dengan demikian, tahapan pergantian wakil presiden selanjutnya sangat bergantung pada keputusan Prabowo dalam menentukan kandidat yang akan diajukan, sebelum MPR menjalankan kewenangannya untuk memilih sosok yang akan mengisi jabatan tersebut.
