Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI telah memulai proses pemilihan wakil presiden baru menyusul surat pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka pada Kamis, 12 November 2026. Sejumlah tokoh politik nasional mengemuka dalam diskusi publik mengenai pengganti Gibran, di antaranya Ketua MPR Ahmad Muzani, Ketua DPR Puan Maharani, dan Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar.
Hingga Jumat, 13 November 2026, Presiden Prabowo Subianto belum mengumumkan dua nama calon wakil presiden yang akan diajukan kepada MPR. Sesuai dengan amanat Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, Presiden memiliki kewenangan untuk mengusulkan dua kandidat, yang kemudian akan dipilih oleh MPR.
Ketua MPR Ahmad Muzani sebelumnya mengonfirmasi penerimaan surat pengunduran diri Gibran di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Muzani juga menyebutkan bahwa surat serupa telah disampaikan kepada Presiden Prabowo. Menindaklanjuti hal tersebut, MPR menggelar rapat gabungan bersama pimpinan fraksi dan kelompok DPD pada Jumat (13/11/2026) untuk menentukan langkah-langkah pengisian jabatan wakil presiden yang kosong.
Bursa Calon Wakil Presiden Pengganti Gibran
Meskipun belum ada penetapan resmi, beberapa nama tokoh politik nasional mulai disebut dalam pemberitaan terkait bursa calon wakil presiden pengganti Gibran. Nama-nama tersebut belum berstatus kandidat resmi karena Presiden Prabowo belum menyampaikan usulannya kepada MPR.
Ahmad Muzani
Ketua MPR RI, Ahmad Muzani, merupakan salah satu nama yang mencuat dalam bursa calon pengganti Gibran. Sebagai politikus Partai Gerindra, Muzani memiliki rekam jejak politik yang panjang bersama Presiden Prabowo Subianto. Menanggapi potensi dirinya, Muzani memilih untuk tidak berkomentar dan menegaskan fokusnya pada proses pemilihan di MPR. “Jangan komentar bursa dulu,” ujar Muzani kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jumat (13/11/2026).
Puan Maharani
Ketua DPR RI, Puan Maharani, juga disebut dalam pembicaraan publik mengenai calon wakil presiden. Puan adalah politikus senior PDI Perjuangan dan putri dari Presiden kelima RI, Megawati Soekarnoputri. Meskipun namanya santer terdengar, belum ada pengajuan resmi dari Presiden Prabowo yang menetapkannya sebagai salah satu calon. Keputusan final mengenai siapa yang akan diusulkan tetap berada di tangan Presiden sesuai mekanisme konstitusi.
Muhaimin Iskandar
Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, atau yang akrab disapa Cak Imin, juga turut disebut sebagai salah satu nama dalam bursa calon pengganti Gibran. Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini memiliki pengalaman sebagai Wakil Ketua DPR, Wakil Ketua MPR, dan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Pada Pilpres 2024, Muhaimin pernah menjadi calon wakil presiden mendampingi Anies Baswedan. Namun, belum ada pengumuman resmi yang menyebut Muhaimin sebagai kandidat pilihan Presiden Prabowo.
Yusril Ihza Mahendra
Nama Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, juga muncul dalam pembahasan mengenai calon wakil presiden baru. Yusril dikenal sebagai pakar hukum tata negara yang pernah menduduki sejumlah jabatan menteri. Hingga saat ini, tidak terdapat pengumuman resmi yang memastikan pencalonannya.
Pramono Anung
Pramono Anung, yang menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, menjadi nama lainnya yang muncul dalam pembicaraan soal pengganti Gibran. Ia sebelumnya pernah mengemban tugas sebagai Menteri Sekretaris Kabinet dan Wakil Ketua DPR RI. Meski memiliki pengalaman di pemerintahan pusat dan daerah, belum ada pernyataan resmi yang menempatkan Pramono sebagai calon wakil presiden usulan Presiden Prabowo.
Prabowo Diminta Ajukan Dua Nama Calon Wapres
Ketua MPR Ahmad Muzani memastikan bahwa rapat gabungan pada Jumat (13/11/2026) menghasilkan keputusan untuk mengirimkan surat kepada Presiden Prabowo Subianto. Surat tersebut berisi permintaan agar Presiden segera mengajukan dua nama calon wakil presiden. Kedua nama yang diusulkan nantinya akan diverifikasi oleh tim verifikasi MPR sebelum mengikuti proses pemilihan. MPR menargetkan seluruh tahapan pemilihan dan pelantikan dapat rampung pada Rabu, 2 Desember 2026.
Jadwal ini ditetapkan meskipun UUD 1945 memberikan batas waktu maksimal 60 hari untuk mengisi kekosongan jabatan wakil presiden. Hingga Presiden mengajukan dua nama calon, belum ada satu pun kandidat yang dapat disebut sebagai calon resmi.
Mekanisme Pemilihan Wakil Presiden Pengganti Gibran
Penggantian wakil presiden akibat kekosongan jabatan diatur secara rinci dalam Pasal 8 Ayat (2) UUD 1945. Ketentuan tersebut menyatakan bahwa MPR akan menyelenggarakan sidang untuk memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden, paling lambat dalam waktu 60 hari sejak kekosongan terjadi. Setelah menerima usulan, MPR akan melakukan verifikasi administratif dan konstitusional terhadap kedua calon. Proses pemilihan selanjutnya akan dilaksanakan melalui sidang paripurna MPR sesuai dengan peraturan yang berlaku. Calon terpilih akan dilantik sebagai wakil presiden untuk melanjutkan sisa masa jabatan hingga tahun 2029.
Jadwal Pemilihan
Berdasarkan keputusan rapat gabungan MPR pada Jumat, 13 November 2026, sidang paripurna untuk pemilihan, pengesahan, dan pelantikan wakil presiden baru dijadwalkan berlangsung pada 2 Desember 2026 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Jadwal ini sangat bergantung pada pengajuan nama calon oleh Presiden Prabowo Subianto dan penyelesaian pemeriksaan persyaratan kandidat oleh MPR. Dengan demikian, nama-nama seperti Ahmad Muzani, Puan Maharani, Muhaimin Iskandar, Yusril Ihza Mahendra, dan Pramono Anung masih sebatas tokoh yang muncul dalam pembicaraan publik, bukan daftar calon yang telah diajukan secara resmi. Kepastian mengenai pengganti Gibran baru akan diketahui setelah Presiden menyerahkan dua nama calon dan MPR menyelesaikan seluruh proses pemilihan wakil presiden.
