Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI telah menetapkan Rabu, 2 Desember 2026, sebagai tanggal pelaksanaan pemilihan, pengesahan, dan pelantikan wakil presiden baru yang akan menggantikan Gibran Rakabuming Raka. Seluruh rangkaian agenda ini direncanakan akan digelar dalam sebuah sidang paripurna MPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Keputusan ini diambil setelah melalui rapat gabungan MPR yang diselenggarakan pada Jumat, 13 November 2026. Rapat tersebut berlangsung sehari setelah Gibran secara resmi menyerahkan surat pengunduran dirinya sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Forum rapat gabungan ini dihadiri oleh pimpinan MPR, pimpinan fraksi partai politik, serta perwakilan dari kelompok Dewan Perwakilan Daerah (DPD).
Ketua MPR RI, Ahmad Muzani, mengumumkan penetapan jadwal tersebut seusai rapat gabungan yang bertempat di Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen, Jakarta. “Pelaksanaan rapat paripurna MPR dengan agenda mengisi kekosongan jabatan wakil presiden, yakni pemilihan, pelantikan, dan pengesahan calon wakil presiden terpilih akan dilaksanakan pada Rabu, 2 Desember, di gedung Senayan ini,” ujar Muzani pada Jumat (13/11/2026).
Penetapan jadwal ini merupakan langkah strategis MPR untuk mempercepat pengisian kursi wakil presiden yang menjadi kosong menyusul pengunduran diri Gibran pada Kamis, 12 November 2026.
MPR Minta Presiden Ajukan Dua Calon Wakil Presiden
Selain menetapkan jadwal sidang paripurna, rapat gabungan MPR juga menghasilkan keputusan untuk mengirimkan surat resmi kepada Presiden Prabowo Subianto. Surat tersebut berisi permintaan agar Presiden segera mengajukan dua nama calon wakil presiden yang nantinya akan mengikuti proses pemilihan di MPR.
Muzani memastikan bahwa surat permintaan ini akan dikirimkan pada Jumat, 13 November 2026, sesuai dengan keputusan rapat gabungan. “Rapat gabungan memutuskan bahwa hari ini pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat akan mengirimkan surat kepada Presiden Republik Indonesia untuk segera menyampaikan dua nama calon wakil presiden yang akan diverifikasi oleh tim verifikasi MPR,” jelas Muzani.
Presiden Prabowo Subianto diberikan waktu maksimal 14 hari sejak surat permintaan MPR diterbitkan untuk menyampaikan dua kandidat calon wakil presiden beserta dokumen persyaratan lengkapnya. MPR akan menunggu pengajuan resmi dari Presiden sebelum memulai proses pemeriksaan kelayakan administratif kedua calon tersebut. Hingga Jumat, 13 November 2026, Presiden Prabowo belum mengumumkan nama calon wakil presiden yang akan diajukannya kepada MPR.
MPR Bentuk Tim Verifikasi dan Tim Ad Hoc
Rapat gabungan MPR juga membahas pembentukan tim verifikasi dan tim ad hoc yang akan bertugas mendukung pelaksanaan pemilihan wakil presiden. Tim verifikasi memiliki mandat untuk memeriksa seluruh dokumen dan persyaratan calon wakil presiden yang diajukan oleh Presiden Prabowo Subianto.
Keanggotaan tim verifikasi ini ditetapkan sebanyak 5 persen dari total jumlah anggota MPR, yang diperkirakan mencapai sekitar 36 orang. Pemeriksaan ini bertujuan untuk memastikan kedua calon memenuhi seluruh persyaratan konstitusional sebelum berpartisipasi dalam pemilihan di sidang paripurna. Sementara itu, tim ad hoc akan berfokus pada penyiapan rancangan ketetapan MPR yang diperlukan dalam proses pengangkatan wakil presiden terpilih. Pembentukan kedua tim ini merupakan bagian dari tahapan administratif yang harus diselesaikan sebelum sidang paripurna pada 2 Desember 2026.
MPR menargetkan seluruh proses dapat berjalan sesuai jadwal yang telah ditetapkan, sehingga jabatan wakil presiden dapat segera terisi kembali.
Gibran Mundur dari Jabatan Wakil Presiden pada 12 November
Pengisian jabatan wakil presiden ini dilakukan setelah Gibran Rakabuming Raka menyerahkan surat pengunduran dirinya secara langsung kepada pimpinan MPR pada Kamis, 12 November 2026. Gibran tiba di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, dan diterima oleh Ketua MPR Ahmad Muzani beserta jajaran wakil ketua MPR. Pertemuan tersebut berlangsung singkat, sekitar 20 menit, setelah itu Gibran meninggalkan Kompleks Parlemen tanpa memberikan keterangan kepada awak media.
Dalam konferensi pers yang digelar setelah pertemuan, Muzani mengonfirmasi bahwa Gibran menyatakan berhenti dari jabatannya sebagai wakil presiden atas permintaan sendiri. Surat pengunduran diri yang sama juga telah disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto. Gibran tidak mencantumkan alasan spesifik mengenai keputusannya dalam surat tersebut. Selanjutnya, MPR menggelar rapat pimpinan untuk menindaklanjuti pengunduran diri tersebut sebelum menyelenggarakan rapat gabungan pada Jumat, 13 November 2026.
Pemilihan Wapres Pengganti Gibran Mengacu Pasal 8 UUD 1945
Mekanisme pengisian jabatan wakil presiden yang kosong telah diatur secara rinci dalam Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketentuan ini menyatakan bahwa apabila terjadi kekosongan jabatan wakil presiden, MPR wajib menyelenggarakan sidang untuk memilih penggantinya paling lambat dalam kurun waktu 60 hari sejak kekosongan tersebut terjadi. Pemilihan dilakukan terhadap dua calon wakil presiden yang telah diusulkan oleh Presiden Republik Indonesia.
Dengan demikian, wakil presiden pengganti Gibran tidak dipilih melalui pemilihan umum langsung oleh masyarakat. Proses pemilihan sepenuhnya menjadi kewenangan MPR setelah menerima pengajuan dua kandidat dari Presiden. Jangka waktu 60 hari merupakan batas maksimal yang diberikan oleh konstitusi. Namun, MPR memutuskan untuk mempercepat proses ini dengan penyelenggaraan sidang pada 2 Desember 2026, yang berjarak 20 hari dari penyerahan surat pengunduran diri Gibran pada 12 November 2026. MPR sebelumnya telah berdiskusi dengan pimpinan DPR, DPD, dan Presiden terkait urgensi percepatan pengisian jabatan wakil presiden. Muzani menyampaikan bahwa seluruh pihak memiliki aspirasi agar proses ini tidak memakan waktu terlalu lama.
Siapa Calon Wakil Presiden Pengganti Gibran?
Hingga Jumat, 13 November 2026, belum ada dua nama calon wakil presiden pengganti Gibran yang diumumkan secara resmi oleh Presiden Prabowo Subianto. Oleh karena itu, nama-nama tokoh yang beredar dalam diskusi politik saat ini belum dapat dipastikan sebagai kandidat yang akan mengikuti proses pemilihan di MPR. Sesuai dengan ketentuan konstitusi, Presiden Prabowo memegang kewenangan untuk mengajukan dua calon, sementara MPR memiliki kewenangan untuk memilih satu di antaranya. Setelah kedua nama diajukan, MPR akan melaksanakan proses verifikasi sebelum membawa pencalonan tersebut ke sidang paripurna. Wakil presiden yang terpilih nantinya akan menjabat untuk sisa masa jabatan pemerintahan periode 2024–2029.
Jadwal Pemilihan dan Pelantikan Wapres Baru
Berikut adalah tahapan yang telah diumumkan oleh MPR terkait pengisian jabatan wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka:
- 12 November 2026: Pengunduran diri Gibran. Surat pengunduran diri diserahkan kepada pimpinan MPR.
- 13 November 2026: Rapat gabungan MPR. Menetapkan jadwal dan tahapan penggantian wakil presiden.
- 13 November 2026: Surat kepada Presiden. Permintaan pengajuan dua calon wakil presiden.
- Maksimal 14 hari setelah surat MPR: Pengajuan dua calon. Presiden menyampaikan nama beserta persyaratan administrasi.
- Sebelum sidang paripurna: Verifikasi calon. Pemeriksaan dokumen dan persyaratan kandidat.
- 2 Desember 2026: Pemilihan, pengesahan, dan pelantikan. Sidang paripurna MPR di Kompleks Parlemen, Senayan.
Dengan penetapan jadwal ini, MPR menargetkan Indonesia akan memiliki wakil presiden baru pada Rabu, 2 Desember 2026. Namun, pelaksanaan pemilihan dan pelantikan ini tetap bergantung pada penyelesaian pengajuan dua kandidat oleh Presiden Prabowo serta proses verifikasi persyaratan calon yang akan dilakukan.
