Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) sedang memeriksa seorang perwira tinggi berpangkat Brigadir Jenderal (Brigjen) berinisial TK. Pemeriksaan ini merupakan bagian dari pengembangan kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Sosok TK disebut dalam keterangan Kapolri terkait perintah pengawasan atau surveillance dalam rangkaian perkara tersebut.
Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Johnny Eddizon Isir, memastikan TK adalah anggota Polri aktif berpangkat jenderal bintang satu. Namun, Mabes Polri belum secara resmi menyampaikan nama lengkap maupun jabatan terkini perwira tersebut. Informasi yang dihimpun CNN Indonesia pada Jumat (13/11/2026) mengaitkan inisial TK dengan Brigjen Muhammad Tedjo Kusumo, seorang perwira yang diketahui pernah bertugas di Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri. Identitas ini merupakan hasil penelusuran media dan masih menunggu konfirmasi terbuka dari Polri.
Siapa Brigjen TK yang Diperiksa Polri?
Brigjen Muhammad Tedjo Kusumo dikenal memiliki rekam jejak di Densus 88 Antiteror Polri. Menurut laporan CNN Indonesia, ia pernah mengemban beberapa posisi penting, termasuk Kepala Satuan Tugas Wilayah Jawa Tengah Densus 88, Direktur Penindakan Densus 88, dan Direktur Intelijen Densus 88. Meskipun nama Tedjo telah muncul dalam pemberitaan, Polri hingga kini baru mengonfirmasi pangkat serta status keaktifan sosok berinisial TK. Oleh karena itu, penyebutan Tedjo sebagai pihak yang diperiksa masih perlu dibedakan dari identifikasi resmi institusi kepolisian.
Polri Jelaskan Peran Brigjen TK dalam Perkara Penyadapan
Nama Brigjen TK mencuat saat Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto memaparkan perkembangan penyidikan dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI pada Kamis (12/11/2026). Dalam paparannya, Suyudi menyebut tersangka Irjen Ahrie Sonta diduga menerima perintah penyadapan dari mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, lalu meneruskannya kepada operator tanpa permohonan resmi dari penyidik. Ahrie juga diduga memberikan perintah pengawasan kepada TK.
“Keempat, AS, yang menjabat sebagai PLT Kabagmon pada 7 Oktober 2025 sampai dengan 1 Oktober 2026, diduga menerima perintah dari Jenderal LSP, kemudian meneruskan perintah kepada operator untuk melakukan penyadapan tanpa permohonan penyidik, kemudian melaporkan hasil penyadapan kepada LSP dan memerintahkan TK untuk melakukan surveillance,” ujar Suyudi. Pemaparan ini menjelaskan alasan keterangan TK turut didalami dalam penanganan perkara. Namun, penyebutan seseorang dalam rangkaian penyidikan tidak secara otomatis berarti yang bersangkutan telah terbukti melakukan tindak pidana.
Brigjen TK Diperiksa Divisi Propam Polri
Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir menyatakan bahwa TK sedang menjalani pemeriksaan oleh Biro Pertanggungjawaban Profesi (Wabprof) Divisi Propam Polri terkait dugaan pelanggaran profesi. “Yang bersangkutan saat ini sedang menjalani pemeriksaan oleh Biro Wabprof Divisi Propam Polri. Keterangannya juga didalami dalam proses penyidikan untuk mengungkap secara utuh peran masing-masing pihak dalam perkara ini,” kata Johnny dalam keterangannya pada Kamis (12/11/2026).
Ia menegaskan bahwa proses pemeriksaan internal dan penyidikan pidana masih berlangsung. Polri juga meluruskan kesimpangsiuran mengenai inisial TK, yang disebut bukan merujuk pada mantan Kapolri dengan inisial serupa. “Sekaligus kami tegaskan bahwa sosok berinisial TK yang disebut dalam perkara ini merupakan seorang perwira tinggi Polri berpangkat bintang satu atau Brigadir Jenderal Polisi (Brigjen Pol),” ujar Johnny. Hingga Jumat (13/11/2026), belum ada pengumuman resmi yang menyatakan Brigjen TK ditetapkan sebagai tersangka.
Penyidikan Dugaan Penyadapan Prabowo Masih Berlanjut
Pemeriksaan terhadap TK merupakan bagian dari pengembangan penyidikan dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Dalam rapat dengan Komisi III DPR RI, Kapolri memaparkan adanya empat tersangka berinisial LSP, SU, EH, dan AS. Penyidik juga mendalami dugaan akses ilegal serta penghapusan data elektronik, termasuk rekaman dan catatan aktivitas yang berkaitan dengan penyadapan.
Pemeriksaan dilakukan untuk menelusuri pemberian perintah, pelaksanaan kegiatan, serta penggunaan hasil penyadapan yang dipersoalkan. Komisi III DPR meminta agar pengusutan perkara ini berlangsung secara menyeluruh. Sementara itu, kepolisian masih mendalami keterangan TK guna memastikan peran dan tanggung jawab masing-masing pihak. Hingga Jumat (13/11/2026), fakta yang telah dikonfirmasi Polri adalah TK merupakan perwira aktif berpangkat Brigjen yang sedang diperiksa oleh Divisi Propam. Adapun identitas lengkapnya sebagai Muhammad Tedjo Kusumo masih bersumber dari pemberitaan media dan menunggu konfirmasi resmi.
