Oase.id - Pemerintah Bangladesh resmi mencabut larangan terhadap penceramah internasional asal India, Dr. Zakir Naik, dan mengizinkannya melakukan kunjungan dakwah selama satu bulan mulai 28 November hingga 20 Desember 2025.

Keputusan ini menandai perubahan kebijakan signifikan dari pemerintahan baru yang dipimpin oleh Muhammad Yunus, setelah sebelumnya pemerintah Perdana Menteri Sheikh Hasina melarang Zakir Naik masuk ke Bangladesh dan menutup siarannya melalui Peace TV pada 2016.

Larangan tersebut diberlakukan menyusul serangan teror di kafe Holey Artisan Bakery, Dhaka, yang menewaskan 22 orang. Salah satu pelaku diketahui pernah menonton ceramah Naik di media sosial, meski penyelidikan internasional tidak menemukan bukti langsung yang mengaitkan dirinya dengan aksi teror tersebut.

Kembali ke Panggung Dakwah Internasional

Dalam tur dakwahnya di Bangladesh, Dr. Zakir Naik dijadwalkan mengunjungi sejumlah kota besar dan memberikan ceramah publik mengenai ajaran Islam, serta dialog antaragama. Pola kegiatan tersebut mirip dengan kunjungannya ke Pakistan beberapa waktu lalu, di mana ia juga disambut pejabat tinggi dan tokoh keagamaan setempat.

Pemerintah Bangladesh belum mengumumkan rincian terkait pengamanan acara tersebut. Namun, berdasarkan pengalaman di negara lain, kegiatan dakwah berskala besar yang menghadirkan tokoh kontroversial seperti Naik biasanya memerlukan penjagaan ketat dan manajemen massa yang terencana.

Profil Singkat Dr. Zakir Naik

Dr. Zakir Abdul Karim Naik lahir pada 18 Oktober 1965 di Mumbai, India. Ia dikenal sebagai pendakwah internasional yang sering menggelar ceramah tentang perbandingan agama dan dialog lintas keyakinan. Naik mendirikan Islamic Research Foundation (IRF) dan saluran televisi Peace TV, yang menyiarkan dakwahnya ke lebih dari 150 negara.

Lulusan kedokteran dari University of Mumbai ini mulai aktif berdakwah sejak awal 1990-an, dengan gaya ceramahnya yang logis dan berbasis data. Namun, ia juga menuai kontroversi karena dianggap terlalu konfrontatif terhadap agama lain dan isu-isu politik tertentu.(tii/ndtv)
 

(ACF)