Nasional

Profil Komjen Hendro Pandowo: Perjalanan Karier hingga Pimpin Sidang Etik Irjen Eko Hadi Santoso

Menelisik rekam jejak Komjen Hendro Pandowo, mulai dari pendidikan, karier di berbagai posisi strategis, hingga perannya sebagai ketua sidang etik Irjen Eko Hadi Santoso terkait dugaan penyadapan ilegal.

Profil Komjen Hendro Pandowo: Perjalanan Karier hingga Pimpin Sidang Etik Irjen Eko Hadi Santoso
Komjen Hendro Pandowo (Sumber: ist)

Komjen Hendro Pandowo memimpin jalannya sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) terhadap Irjen Eko Hadi Santoso yang digelar di Gedung Divisi Profesi dan Pengamanan (Divpropam) Polri, Jakarta Selatan, pada Selasa, 17 November 2026. Sidang yang dimulai sejak pagi itu mendalami dugaan pelanggaran etik yang dilakukan Irjen Eko Hadi Santoso, terkait dengan perkara dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.

Posisi sebagai ketua majelis dalam sidang etik ini membawa Komjen Hendro Pandowo kembali ke lingkungan Divpropam Polri, tempat di mana ia pernah mengemban tugas sebagai Kepala Biro Provos. Perwira tinggi Polri lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) angkatan 1991 ini memiliki rekam jejak yang cukup panjang di institusi Polri, termasuk pernah menjabat sebagai Wakapolda Metro Jaya, Kapolda Kepulauan Bangka Belitung, dan Inspektur Jenderal Kementerian Hukum. Saat bertugas di Divpropam, Hendro juga diketahui pernah memimpin Satuan Tugas (Satgas) Antimafia Bola yang menangani berbagai kasus terkait pengaturan skor dalam sepak bola Indonesia.

Perjalanan Pendidikan dan Awal Karier

Komjen Hendro Pandowo lahir di Malang, Jawa Timur, pada 12 Januari 1969. Ia menyelesaikan pendidikan menengah atas di SMA Negeri 5 Surakarta pada tahun 1988 sebelum melanjutkan pendidikannya ke Akademi Kepolisian (Akpol). Lulus dari Akpol pada tahun 1991, ia satu angkatan dengan Jenderal Listyo Sigit Prabowo, mantan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri).

Perjalanan akademisnya berlanjut dengan mengikuti pendidikan di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) pada tahun 1998. Ia juga pernah mengenyam pendidikan di Sekolah Staf dan Pimpinan Menengah (Sespimmen) Polri pada tahun 2007 dan Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) pada tahun 2016. Lebih lanjut, Hendro meraih gelar Magister Sains dari Universitas Indonesia. Tesisnya di program Kajian Ilmu Kepolisian, yang tercatat dalam katalog Perpustakaan Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian, berfokus pada penyidikan tindak pidana kendaraan bermotor oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya.

Karier kepolisian Hendro dimulai sebagai perwira pertama di Polres Bandung Barat pada tahun 1992. Ia kemudian melanjutkan tugas di satuan reserse Polwiltabes Bandung dan sempat menjadi komandan taruna di Akpol sebelum akhirnya bergabung dengan jajaran Polda Metro Jaya.

Pengalaman di Reserse dan Jabatan Kepemimpinan

Di lingkungan Polda Metro Jaya, Hendro pernah menduduki berbagai posisi strategis, termasuk Wakil Kepala Satuan Reserse Polres Jakarta Timur, pejabat sementara Kapolsek Ciracas, dan Kapolsek Pademangan. Pengalamannya dalam bidang penyidikan semakin terasah ketika ia menjabat sebagai Kepala Satuan Reserse di Polres Metro Bekasi dan Polres Metro Jakarta Barat. Ia kemudian kembali ke Jawa Barat untuk memegang jabatan Kepala Satuan Reserse Kriminal Polwiltabes Bandung.

Pada tahun 2009, Hendro mendapat kepercayaan untuk menjabat sebagai Kapolres Purwakarta, diikuti dengan jabatan Kapolres Bandung pada tahun 2010. Setahun berikutnya, ia kembali ke Jakarta sebagai Wakapolres Metro Jakarta Pusat. Pada tahun 2013, ia ditugaskan sebagai Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sumatera Barat, sebelum akhirnya kembali ke Jakarta Pusat untuk menjabat sebagai Kapolres pada tahun 2014.

Menangani Peristiwa Penting dan Satgas Antimafia Bola

Sebagai Kapolres Metro Jakarta Pusat, Hendro turut berperan dalam penanganan serangan teror di kawasan Sarinah, Jalan M.H. Thamrin, Jakarta Pusat, pada 14 Januari 2016. Pada akhir tahun yang sama, ia ditunjuk sebagai Kapolrestabes Bandung. Salah satu insiden penting yang ditangani jajarannya selama ia bertugas di Bandung adalah ledakan bom di Taman Pandawa, Kelurahan Arjuna, Kecamatan Cicendo, pada Februari 2017.

Pada tahun 2018, Hendro melakukan mutasi ke Divpropam Polri sebagai Kepala Biro Provos. Dalam kapasitasnya sebagai brigadir jenderal, ia juga dipercaya memimpin Satgas Antimafia Bola. Satgas ini berhasil mengungkap berbagai kasus, termasuk penghilangan dan perusakan barang bukti dalam penyidikan dugaan pengaturan skor pertandingan sepak bola.

Salah satu kasus yang ditangani satgas adalah terkait penghilangan barang bukti oleh pelaksana tugas Ketua Umum PSSI saat itu, Joko Driyono, yang kemudian ditahan pada 25 Maret 2019. Joko Driyono divonis 18 bulan penjara oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Juli 2019 atas kasus tersebut. Hendro kembali memimpin satgas pada tahap kedua untuk melanjutkan penanganan kasus dan memantau kompetisi sepak bola guna mencegah praktik pengaturan skor.

Peran Strategis di Polda dan Kementerian

Hendro Pandowo dilantik sebagai Wakapolda Metro Jaya pada 17 Maret 2020. Setelah menjabat selama kurang lebih tiga tahun, ia kemudian ditugaskan sebagai Staf Ahli Kapolri Bidang Sosial dan Budaya. Pada April 2023, pangkatnya dinaikkan dari brigadir jenderal menjadi inspektur jenderal.

Pada Juli 2024, Polri menunjuk Hendro sebagai Kapolda Kepulauan Bangka Belitung, menggantikan Irjen Tornagogo Sihombing. Di bawah kepemimpinannya, Polda Kepulauan Bangka Belitung berhasil meraih predikat lima nomine kelompok A pada Kompolnas Awards 2025.

Selanjutnya, sebuah surat telegram dari Kapolri tertanggal 24 September 2025 menempatkan Hendro sebagai perwira tinggi di Bareskrim Polri, dan Irjen Viktor Theodorus Sihombing ditunjuk sebagai penggantinya. Serah terima jabatan Kapolda Kepulauan Bangka Belitung berlangsung di Markas Besar (Mabes) Polri pada 29 Oktober 2025.

Pada 28 November 2025, Hendro dilantik sebagai Inspektur Jenderal Kementerian Hukum. Dalam jabatannya sebagai pengawas internal kementerian tersebut, ia naik pangkat menjadi komisaris jenderal polisi pada Januari 2026. Salah satu agenda pengawasan yang dipimpinnya adalah pembukaan reviu laporan keuangan Kementerian Hukum untuk semester II tahun anggaran 2025, yang menjadi bagian dari pemeriksaan internal sebelum laporan tersebut diserahkan kepada Kementerian Keuangan dan Badan Pemeriksa Keuangan.

Selanjutnya, pada 12 Oktober 2026, Ridwan Zulkarnain Panca Putra Simanjuntak dilantik sebagai Inspektur Jenderal Kementerian Hukum menggantikan Hendro. Setelah menyelesaikan tugasnya di kementerian, Hendro kembali bertugas sebagai perwira tinggi di Bareskrim Polri.

Memimpin Sidang Etik Irjen Eko Hadi Santoso

Dalam sidang etik yang digelar pada 17 November 2026, Komjen Hendro Pandowo bertindak sebagai ketua komisi sekaligus anggota majelis etik. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko, menjelaskan bahwa majelis etik terdiri dari lima orang perwira tinggi Polri.

Susunan majelis etik tersebut adalah sebagai berikut:

  • Ketua merangkap anggota: Komjen Hendro Pandowo
  • Wakil ketua merangkap anggota: Irjen Agus Dwi Hermawan
  • Anggota: Irjen Untung Widiatmoko
  • Anggota: Irjen Arie Ardian Rishadi
  • Anggota: Irjen Toni Ariadi Efendi

Sidang etik ini berlangsung secara tertutup di Ruang Sidang Biro Pertanggungjawaban Profesi, lantai dua Gedung Divpropam Polri. Menurut Brigjen Trunoyudo, majelis etik memeriksa dugaan penyalahgunaan wewenang, tindakan yang tidak profesional, pelanggaran prosedur, serta dugaan permufakatan untuk melakukan akses ilegal. Pemeriksaan ini berkaitan erat dengan masa penugasan Irjen Eko Hadi Santoso di Bagian Monitoring Bareskrim Polri.

Polri menyatakan bahwa pemeriksaan terhadap Irjen Eko Hadi Santoso merujuk pada Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri serta ketentuan yang diatur dalam Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri. Secara terpisah, Bareskrim Polri telah menetapkan Eko Hadi Santoso sebagai tersangka dalam penyidikan pidana terkait perkara dugaan penyadapan tersebut. Hingga Selasa sore, 17 November 2026, putusan akhir dari sidang etik yang dijalani Irjen Eko Hadi Santoso belum dapat dikonfirmasi.