Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia mencatat defisit sebesar Rp379,3 triliun hingga 31 Oktober 2026. Angka ini setara dengan 1,47 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), seiring realisasi belanja pemerintah yang masih lebih tinggi dibandingkan pendapatan negara.
Menteri Keuangan Suahasil Nazara menjelaskan posisi keuangan negara tersebut dalam konferensi pers APBN KiTa edisi November 2026. Ia memastikan defisit masih berada dalam jalur pengelolaan fiskal pemerintah, dengan proyeksi defisit akhir tahun sebesar 2,85 persen terhadap PDB.
Hingga akhir Oktober 2026, pendapatan negara tercatat mencapai Rp2.618 triliun atau sekitar 83 persen dari target APBN. Sementara itu, belanja negara telah terealisasi sebesar Rp2.997,2 triliun atau 78 persen dari pagu anggaran. Selisih antara penerimaan dan pengeluaran ini menyebabkan APBN berada dalam posisi defisit, namun pemerintah menegaskan bahwa kondisi tersebut telah diperhitungkan dalam perencanaan anggaran sejak awal tahun.
Suahasil menjelaskan bahwa defisit APBN merupakan konsekuensi dari kebijakan belanja pemerintah yang dirancang lebih besar dibandingkan pendapatan negara. Dalam struktur APBN, pemerintah memang menetapkan kebutuhan pembiayaan untuk menutup selisih antara penerimaan dan pengeluaran selama satu tahun anggaran. “Defisit di 31 Oktober adalah Rp379,3 triliun dan ini merupakan 1,47 persen dari produk domestik bruto,” ujar Suahasil dalam konferensi pers APBN KiTa, Jumat (13/11/2026).
Ia menegaskan bahwa pemerintah akan menjaga defisit anggaran tetap berada di bawah batas 3 persen terhadap PDB. Menurut Suahasil, penggunaan istilah APBN ‘tekor’ tidak dapat disamakan dengan kerugian yang dialami sebuah perusahaan. Hal tersebut karena anggaran negara disusun untuk membiayai berbagai program pemerintah dan pelayanan kepada masyarakat. “APBN itu enggak ada urusan dengan untung-rugi. APBN itu adalah belanja untuk masyarakat, untuk seluruh rakyat,” kata Suahasil.
Pendapatan Negara Tumbuh 23,9 Persen
Kementerian Keuangan mencatat pendapatan negara hingga Oktober 2026 mencapai Rp2.618 triliun. Realisasi tersebut setara dengan 83 persen dari target pendapatan dalam APBN 2026 yang ditetapkan sebesar Rp3.153,6 triliun. Dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, pendapatan negara meningkat 23,9 persen secara tahunan atau year-on-year (yoy).
Pertumbuhan tersebut berasal dari penerimaan perpajakan dan pendapatan negara bukan pajak yang menjadi sumber pembiayaan utama APBN. Dari sisi perpajakan, penerimaan pajak tercatat mencapai Rp1.796,8 triliun atau 76,2 persen dari target tahun berjalan. Sementara itu, penerimaan kepabeanan dan cukai mencapai Rp267,2 triliun atau 79,5 persen dari target. Pemerintah juga mencatat realisasi pendapatan negara bukan pajak (PNBP) yang telah melampaui sasaran anggaran.
Suahasil menyampaikan bahwa penerimaan PNBP antara lain didukung oleh penertiban kawasan hutan serta setoran surplus Bank Indonesia. Meskipun pendapatan negara mengalami pertumbuhan, Kementerian Keuangan masih menargetkan tambahan penerimaan dalam dua bulan terakhir tahun ini.
Belanja Negara Capai Rp2.997,2 Triliun
Dari sisi pengeluaran, realisasi belanja negara hingga akhir Oktober 2026 tercatat sebesar Rp2.997,2 triliun. Angka tersebut setara dengan sekitar 78 persen dari target belanja sepanjang 2026 sebesar Rp3.842,7 triliun. Belanja negara mengalami pertumbuhan 15,6 persen dibandingkan periode Januari hingga Oktober 2025. Realisasi tersebut mencakup berbagai pengeluaran pemerintah pusat dan transfer ke daerah untuk mendukung pelaksanaan program pembangunan serta pelayanan publik.
Suahasil menjelaskan bahwa percepatan belanja masih menjadi perhatian pemerintah menjelang berakhirnya tahun anggaran. Kementerian Keuangan mencatat masih terdapat alokasi belanja sekitar Rp945,2 triliun yang akan direalisasikan selama November dan Desember 2026. Pemerintah meminta kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah menyelesaikan pelaksanaan program prioritas yang telah direncanakan. Namun, percepatan belanja tetap harus memperhatikan efisiensi dan ketepatan penggunaan anggaran. “Belanja prioritas agar dituntaskan, dipercepat, agar manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat. Namun tetap dengan menjaga efisiensi,” ujar Suahasil.
Defisit APBN Lebih Rendah Dibanding Oktober 2025
Meskipun masih mencatatkan defisit, posisi APBN pada Oktober 2026 lebih baik dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Pada akhir Oktober 2025, defisit anggaran tercatat sekitar Rp479,7 triliun atau setara 2,02 persen terhadap PDB. Sementara itu, pada Oktober 2026 defisit turun menjadi Rp379,3 triliun atau 1,47 persen terhadap PDB. Dengan demikian, nilai defisit secara nominal berkurang sekitar Rp100,4 triliun atau 20,9 persen secara tahunan.
Penurunan tersebut berlangsung ketika pertumbuhan pendapatan negara mencapai 23,9 persen, lebih tinggi daripada pertumbuhan belanja negara sebesar 15,6 persen. Dari sisi keseimbangan primer, APBN juga mencatatkan surplus sebesar Rp114,8 triliun hingga akhir Oktober 2026. Keseimbangan primer merupakan selisih pendapatan negara terhadap belanja negara setelah mengeluarkan pembayaran bunga utang dari perhitungan belanja. Posisi positif tersebut berbeda dengan keseimbangan APBN secara keseluruhan yang masih mengalami defisit.
Pemerintah Proyeksikan Defisit Akhir Tahun 2,85 Persen PDB
Kementerian Keuangan memperkirakan defisit APBN sepanjang 2026 akan mencapai sekitar 2,85 persen terhadap PDB. Proyeksi tersebut lebih tinggi dibandingkan target awal APBN 2026 sebesar 2,68 persen terhadap PDB. Meskipun demikian, pemerintah menyatakan akan mempertahankan defisit di bawah ambang batas 3 persen terhadap PDB sesuai ketentuan pengelolaan keuangan negara.
Suahasil menilai realisasi defisit sebesar 1,47 persen hingga Oktober 2026 masih sejalan dengan proyeksi fiskal pemerintah. Selain memantau penerimaan dan belanja, pemerintah juga mengelola pembiayaan anggaran untuk memenuhi kebutuhan fiskal sepanjang tahun. Hingga akhir Oktober 2026, realisasi pembiayaan anggaran tercatat mencapai Rp595,2 triliun, dari target awal sebesar Rp689,1 triliun. Kementerian Keuangan akan terus memantau realisasi pendapatan, belanja, serta pembiayaan dalam dua bulan terakhir untuk memastikan pengelolaan APBN tetap terkendali.
Kemenkeu Kejar Penerimaan dan Percepat Belanja Akhir Tahun
Memasuki November dan Desember 2026, pemerintah masih memiliki sejumlah pekerjaan untuk menuntaskan pelaksanaan APBN. Suahasil menyampaikan bahwa seluruh unit penerimaan negara, termasuk sektor pajak, kepabeanan, cukai, dan PNBP, perlu meningkatkan kinerja hingga akhir tahun. Kementerian Keuangan juga meminta percepatan realisasi anggaran kementerian dan lembaga, terutama untuk program yang memiliki manfaat langsung bagi masyarakat.
Pada saat yang sama, pemerintah menekankan bahwa peningkatan realisasi belanja harus disertai pengawasan dan efisiensi. Kebijakan tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga pelaksanaan APBN 2026 sekaligus memastikan program prioritas pemerintah dapat diselesaikan sesuai jadwal.
Rincian Realisasi APBN hingga Oktober 2026
Berikut posisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara hingga 31 Oktober 2026 yang diumumkan Kementerian Keuangan pada Jumat (13/11/2026).
Secara keseluruhan, realisasi APBN hingga Oktober 2026 memperlihatkan bahwa pendapatan dan belanja negara sama-sama mengalami pertumbuhan dibandingkan tahun sebelumnya. Defisit anggaran juga tercatat lebih rendah dibandingkan Oktober 2025, baik dari sisi nominal maupun persentase terhadap PDB. Kementerian Keuangan menegaskan pengelolaan APBN pada sisa tahun anggaran akan difokuskan pada penyelesaian belanja prioritas, optimalisasi penerimaan negara, serta upaya menjaga defisit fiskal tetap berada di bawah batas yang ditetapkan.
